Begitu juga dengan Komisi C DPRD Lamsel menyatakan tetap meminta pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) untuk secepatnya melakukan audit kepada 10 rekanan yang diduga menyalah aturan proyek poskesdes 2010 tersebut, bila tak kunjung menyelesaikan kegiatannya. ”Kalau dari Komisi C DPRD Lamsel, telah bersepakat untuk penanganan kasus proyek 10 poskesdes tahun 2010 itu tidak ada lagi toleransi. Dalam arti, tidak ada lagi tawar-menawarnya karena sudah kita berikan batas toleransinya. Jadi, kalau memang kasus ini menyalah aturan maka kasus ini harus masuk ke ranah hukum. Sehingga, pihak BPKP Lampung agar dapat segera turun kelapangan untuk melakukan audit hasil dari pengerjaan 10 rekanan tersebut,” ujar anggota Komisi C DPRD Lamsel Hipni kepada Rakyat Lampung, Jumat lalu.
Lebih lanjut, pria yang masih kental mengunakan logat Palembang ini menyebutkan pihaknya juga menyarankan kepada 10 rekanan yang mengerjakan proyek itu dapat secepatnya meng-FHO-kan proyeknya, sebelum akhir bulan ini.
”Ini sesuai hasil hearing antara Komisi C DPRD Lamsel bersama Diskes Lamsel dengan 10 rekanan poskesdes bermasalah. Hasil rapat, memberikan toleransi untuk segera mem-FHO-kan pekerjaan sebelum akhir bulan ini,” tambahnya seraya membenarkan hingga saat ini pihaknya belum membubuhkan tanda tangan terhadap hasil pekerjaan 10 rekanan pembangunan poskesdes bermasalah tersebut. “Bagaimana kita mautanda tangani, sedangkan kadis belum tanda tangan. Proyek ini kita duga memang bermasalah, sehingga untuk menentukan masalah sebenarnya kita laporkan ke BPKP Lampung untuk turun dan melakukan audit,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan (Diskes) Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan 10 pos kesehatan desa (poskesdes), yang dikerjakan oleh 10 rekanan. Meski proyeknya dinyatakan telah rampung, namun Diskes Lamsel tetap mempertanyakan ke 9 rekanan yang hingga kini belum meng-FHO-kan proyeknya. Padahal, jika FHO selesai maka masih ada 10% lagi untuk rekanan.
Menurutnya, bila rakanan tak juga segera dapat meng-FHO-kan proyek poskesdes itu maka 10% dana sisa akan digunakan untuk perawatan poskesdes saja. from:(rakyat lampung.co.id)